Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.

Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil

Otoritas federal AS meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil harus menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini menunjukkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.

Perintah resmi tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menegaskan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diperintahkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.

Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS

Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.

Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Apabila suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.

Peran Federal Acquisition Supply Chain Security Act dalam Pembatasan AI

Perintah pembatasan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini mengatur mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.

Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Permohonan tersebut dilakukan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.

Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI

Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapan ini dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus melaksanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.

Dalam ekosistem bisnis, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.

Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah

Kebijakan pemerintah federal menunjukkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. DeepSeek sendiri menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memainkan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.

Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menyampaikan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.

Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat

Perintah Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dipandang menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Keputusan pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini mungkin meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Bagikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.