Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.

Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil

Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.

Keputusan penghapusan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diperintahkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.

Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat

Di antara persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat mencakup dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.

Selain perlindungan data, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.

Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko

Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.

Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Pengajuan pengecualian dilakukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan wajib mengevaluasi kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.

Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan

Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Kegiatan pemeriksaan tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu sebaiknya memperhatikan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.

Dari sisi industri, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.

Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik

Keputusan Amerika Serikat menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. Pengembang model kecerdasan buatan itu memperoleh perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak secara otomatis menentukan kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.

Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah China menyampaikan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.

Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah

Keputusan Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dipandang menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Keputusan pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan ini berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Bagaimana menurut Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Bagikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.