Amerika Serikat Perintahkan Lembaga Federal Menghapus DeepSeek dari Sistem Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Administrasi pemerintahan Amerika Serikat memperluas pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut mencerminkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Dokumen kebijakan tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat mencakup dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga memperhatikan risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mencari aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Keputusan pemerintah terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang termasuk dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur khusus itu harus disampaikan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat menjangkau penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Kegiatan pemeriksaan tersebut dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak mengganggu layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Persaingan AI Amerika Serikat dan China Semakin Dipengaruhi Keamanan
Pembatasan terhadap DeepSeek mencerminkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Walaupun begitu, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengembangkan AI lintas negara sebaiknya memahami perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dipandang menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak dengan sendirinya mengikat seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini mungkin meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Bagikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.








